Dumai – Kesejahteraan guru honorer kembali menjadi sorotan publik. Hingga saat ini, banyak guru honorer di berbagai daerah masih menerima penghasilan yang jauh dari layak, bahkan sebagian hanya memperoleh honor bulanan yang tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban. Kondisi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, meskipun peran guru honorer sangat penting dalam menjaga keberlangsungan pendidikan nasional.
Di sisi lain, pemerintah melalui wacana pembentukan dan penguatan Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang pengangkatan sejumlah formasi baru sebagai aparatur sipil negara (ASN). Formasi tersebut meliputi kepala SPPGI (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), ahli gizi, serta tenaga akuntansi yang direncanakan akan berstatus ASN dengan hak dan kesejahteraan yang mengikuti ketentuan pegawai negeri.
Perbandingan ini memunculkan diskusi di tengah masyarakat terkait keadilan dalam kebijakan kesejahteraan tenaga kerja sektor publik. Guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun masih menghadapi ketidakpastian status dan pendapatan, sementara lembaga baru justru dirancang dengan skema kepegawaian yang relatif lebih jelas sejak awal.
Sejumlah pemerhati pendidikan menilai bahwa kondisi ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Menurut mereka, sektor pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia, sehingga kesejahteraan guru, termasuk guru honorer, seharusnya menjadi prioritas. Tanpa jaminan kesejahteraan yang memadai, dikhawatirkan motivasi dan kualitas layanan pendidikan akan terus tergerus.
Di sisi lain, pembentukan Badan Gizi Nasional dipandang penting dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Program ini dinilai strategis untuk mendukung pembangunan generasi yang sehat dan produktif. Namun, muncul harapan agar kebijakan di sektor kesehatan dan gizi tidak berjalan timpang dengan kebijakan di sektor pendidikan.
Masyarakat berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang lebih adil dan proporsional, dengan tetap melanjutkan program pemenuhan gizi nasional sekaligus memberikan perhatian nyata terhadap nasib guru honorer. Sinkronisasi kebijakan diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pembangunan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai pilar utama kemajuan bangsa.
Penulis : Dawit
